BGN Klaim 10 Ribu Dapur MBG Dibangun Tanpa APBN

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga saat ini terdapat 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, seluruh fasilitas tersebut dibangun sepenuhnya melalui kontribusi dan pendanaan dari para mitra, tanpa menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembangunan SPPG yang saat ini 100 persen dari 10.681 itu adalah kontribusi (dana) dari para mitra dan belum satu pun SPPG yang dibangun melalui dana APBN,” kata Dadan yang hadir secara daring dalam diskusi Zona Pangan bersama HIPMI di Jakarta Selatan, Selasa (7/10).

Adapun Dadan menargetkan terdapat 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil pada akhir 2025. Ia pun mengimbau kepada pengusaha untuk selalu terlibat dalam pembangunan SPPG.

Kemudian, Dadan juga memaparkan dalam pembangunan tiap SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp 2 miliar dari mitra dan hal ini dinilai membangun perekonomian di masyarakat kelas bawah.

“Karena setiap mitra keluarkan uang minimal Rp 2 miliar untuk bangun SPPG dan saya sangat berterima kasih bagi mereka yang memiliki SPPG dan berkontribusi terhadap MBG,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, menyampaikan bila satu SPPG saja bisa menghasilkan perputaran uang sebesar Rp 1 miliar per bulan, maka dalam satu kabupaten dengan 70 hingga 80 dapur yang tersedia, potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 80 miliar setiap bulannya, atau sekitar Rp 800 miliar dalam setahun.

“Kemudian (dampaknya ke) perekonomian, bayangkan kalau satu dapur itu berputar Rp 1 miliar, di dalam satu kabupaten misalnya ada 70 atau 80 maka setiap bulannya Rp 80 miliar yang beredar pada satu SPPG. Jadi satu tahun kurang lebih Rp 800 miliar,” ujar Suardi dalam agenda penandatanganan di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (7/10).

Menurut Suardi, angka ini bahkan bisa melampaui nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah kabupaten.