DPR Ingatkan Utang Negara Sudah Mencapai Rp1.300 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(Antara)

ANGGOTA Komisi XI DPR Harris Turino mengingatkan bahaya risiko gagal bayar (default) akibat utang pemerintah yang terus menggunung. Tahun ini saja, katanya, beban pembayaran utang dan bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp1.300 triliun.

"Apakah kemampuan bayar kita benar-benar sehat dan terjamin? Dan bagaimana dengan tahun depan? Jangan sampai terjadi default," tegas Harris dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Harris juga mempertanyakan konsistensi target pertumbuhan ekonomi. Dalam asumsi makro RAPBN Tahun Anggaran 2026, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4%. Namun, Purbaya mengatakan pihaknya optimistis dapat mencapai target 6%-7%. 

"Kalau target digeser, pasti ada parameter yang berubah. Apakah utang nantinya dilonggarkan sehingga fiskal makin ekspansif, atau seperti apa?" tanya politikus PDIP itu. 

Sorotan lain datang dari Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng. Ia menuturkan beban bunga utang telah mencapai hampir Rp600 triliun per tahun. Jika beban tersebut bisa ditekan, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian. Namun, jika dibiarkan, beban bunga akan terus menekan ruang fiskal dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Cuma bagaimana caranya menekan beban utang tersebut? Kalau tidak, itu akan bertahan di situ saja dan susah untuk mengangkat beban ini," kata politikus Partai Golkar itu.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad juga menyoroti postur APBN yang tertekan karena setiap tahun dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar. Ia mendorong Purbaya untuk segera menyusun strategi dan skenario pengurangan serta penyelesaian utang, baik jangka menengah maupun jangka panjang. 

Menurutnya, skenario tersebut diumumkan sejak awal masa kepemimpinan, sehingga publik dapat mengetahui arah kebijakan sekaligus membuka ruang partisipasi dalam upaya menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Alangkah baiknya jika di awal kepemimpinan Bapak Purbaya ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB," pungkasnya.

Menkeu Purbaya menegaskan pihaknya berupaya mengendalikan utang dalam batas aman, dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL, untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. Pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

"Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan," kata menkeu. 

Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis tersebut secara optimal, pihaknya optimistis dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

"Serta, bisa menjaga stabilitas ekonomi dan penyelamatan fiskal jangka menengah dan panjang," tutupnya. (Ins/E-1)