Fitofarmaka Berbasis Sains Diakui BPOM, Mengapa Belum Masuk JKN?

Liputan6.com, Jakarta - Pengakuan terhadap Fitofarmaka sebagai obat berbasis sains di Indonesia kian menguat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa Fitofarmaka merupakan kategori tertinggi dalam Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). Status ini mensyaratkan pembuktian khasiat melalui uji klinis, jaminan keamanan, serta pemenuhan standar mutu yang ketat, setara dengan obat modern.

Namun, di balik pengakuan tersebut, muncul pertanyaan besar, mengapa fitofarmaka yang telah lolos uji ilmiah dan mengantongi izin edar BPOM masih belum masuk dalam Formularium Nasional (Fornas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, menilai pemanfaatan fitofarmaka di layanan kesehatan masih belum optimal, meski riset dan pengembangannya telah berjalan cukup panjang. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek kebijakan.

"Sekarang ini sudah ada beberapa produk fitofarmaka yang dihasilkan dan dipasarkan di masyarakat. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena belum masuk dalam formularium nasional, sehingga tidak dijamin oleh JKN," ujar Ari.

Dia, menjelaskan, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan peserta JKN. Konsekuensinya, obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan harus mengacu pada daftar Fornas. Selama Fitofarmaka belum tercantum di dalamnya, akses masyarakat terhadap terapi berbasis bahan alam yang telah teruji secara ilmiah menjadi terbatas.

Padahal, data BPOM menunjukkan hingga saat ini terdapat 18 Nomor Izin Edar (NIE) Fitofarmaka di Indonesia. Angka tersebut mencerminkan proses riset jangka panjang yang tidak instan, mulai dari eksplorasi biodiversitas, standardisasi bahan baku, hingga validasi ilmiah melalui uji klinis.