IRENA Pastikan Dukungan Transisi Energi ASEAN Tak Terganggu

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI, – Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency (IRENA), Francesco La Camera, menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk mundur dari keanggotaan tidak akan mempengaruhi komitmen IRENA dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela Sidang IRENA ke-16 yang berlangsung selama Pekan Keberlanjutan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab pada Minggu.

La Camera mengungkapkan bahwa meskipun ada rencana tersebut, IRENA justru melihat adanya peningkatan anggaran sebesar 22 persen. Ia menjelaskan bahwa proses penarikan AS belum final karena masih berupa memorandum presiden dan IRENA belum menerima pemberitahuan resmi. Hingga dokumen resmi diterima, AS tetap menjadi anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya, termasuk kontribusi finansial.

IRENA telah mulai mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan anggaran. Jika masalah ini berlanjut hingga sebelum Mei 2025, Dewan IRENA akan mempertimbangkan untuk mengubah anggaran lembaga tersebut.

Negara-negara berkembang, khususnya di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas IRENA mengingat tingginya permintaan energi yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. "Jika kita tidak mengatasi permintaan energi di wilayah ini, hal ini akan merugikan transisi energi dan tujuan Perjanjian Paris," kata La Camera.

La Camera menyayangkan potensi penarikan AS yang dianggapnya sangat disayangkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan global utama dan mitra penting bagi IRENA. "Namun, ini adalah bagian dari dinamika politik yang kadang harus kita terima, dan kita akan terus berusaha lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk menarik AS dari 66 organisasi internasional, termasuk beberapa platform penting untuk isu iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi. Dalam memorandum presiden yang dirilis Gedung Putih pada Rabu (7 Januari), Trump menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah meninjau organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan kepentingan AS.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara