Lampung Ditarget Rp7,6 Triliun, Prioritas Pendidikan hingga Infrastruktur

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp7,6 triliun pada tahun anggaran 2026.

Target tersebut akan ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4 triliun, yang sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp1,3 triliun.

Selain itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp3,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menjelaskan, arah belanja daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan layanan publik.

“Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Marindo, Usai Rapat Paripurna DPRD Lampung penyampaian Raperda APBD Provinsi Lampung 2026, pada Rabu (20/8).

Di sektor pendidikan, Pemprov Lampung mengalokasikan Rp476 miliar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, lebih dari Rp100 miliar disiapkan untuk program pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.

“Langkah ini diambil untuk meringankan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas serta akses pendidikan yang merata,” katanya.

Untuk bidang infrastruktur, Pemprov menetapkan target kemantapan jalan provinsi sebesar 80,88% pada akhir 2026.

Realisasi target tersebut akan didukung anggaran Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah.

Hingga tahun 2029, kebutuhan anggaran peningkatan jalan diperkirakan mencapai Rp4,72 triliun guna mencapai kemantapan 87,95%.

Selain pendidikan dan infrastruktur, Pemprov Lampung juga menegaskan prioritas belanja pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah mengeklaim akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD 2026.

“Kami berharap, Raperda ini menjadi dasar dalam mewujudkan APBD yang responsif, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta mendorong pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Cha/Put)