Media China soroti sejarah Okinawa di tengah ketegangan dengan Jepang

Tokyo (ANTARA) - Media China pada November meningkatkan pemberitaan yang mempertanyakan sejarah dan kedaulatan Jepang atas Prefektur Okinawa, di tengah memburuknya hubungan kedua negara.

Kantor berita Kyodo pada Sabtu (27/12) melaporkan bahwa analisis perusahaan intelijen media Meltwater menunjukkan jumlah artikel media China yang memuat istilah "Ryukyu" dan "kemerdekaan" melonjak sekitar 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Narasi yang meragukan status Okinawa sebagai wilayah Jepang itu dinilai mengindikasikan kemungkinan propaganda, yang dipicu pernyataan Takaichi bahwa serangan China ke Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang.

Kyodo menyebutkan sekitar 30 artikel teridentifikasi pada November tahun lalu. Jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 600 artikel pada November tahun ini, terutama setelah 7 November lalu, ketika Takaichi menyampaikan pernyataan tersebut di parlemen.

Pemberitaan berasal dari media di China daratan dan Hong Kong yang menyoroti sejarah Okinawa sebagai kerajaan merdeka dan mempertanyakan kembalinya kedaulatan wilayah itu ke Jepang melalui perjanjian dengan Amerika Serikat pada 1972.

Global Times, tabloid yang berafiliasi dengan Partai Komunis China, bahkan memuat editorial yang secara langsung mempertanyakan status teritorial Okinawa, menurut laporan Kyodo.

Pakar keamanan siber Nakasone Peace Institute, Jun Osawa, menilai propaganda China bertujuan mengonsolidasikan opini publik domestik sebelum menampilkan sikap lebih tegas ke luar negeri.

Ia menambahkan Jepang perlu merespons secara aktif dalam berbagai bahasa, baik di ruang informasi global maupun forum internasional, untuk menghadapi pengaruh narasi tersebut.

Baca juga: China serukan dunia cegah "kebangkitan militerisme" di Jepang

Baca juga: China desak agen perjalanan pangkas wisata ke Jepang 40 persen

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.