PBB: Permukiman baru di Tepi Barat ancam kehidupan warga Palestina

Markas PBB, New York (ANTARA) - Rencana perluasan permukiman Israel di Tepi Barat berdampak negatif terhadap warga Palestina dan meningkatkan risiko pengungsian, kata Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (20/8).

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan skema lebih dari 3.000 unit perumahan untuk para pemukim sebagai bagian dari rencana E1 pada dasarnya akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan tengah dari bagian selatan, yang akan mengakibatkan dampak kemanusiaan yang menghancurkan.

"Rencana ini juga mencakup pembangunan jalan pintas (bypass) yang mengalihkan lalu lintas Palestina dari jalan utama Yerusalem-Yerikho. Dalam konteks ini, OCHA menyatakan bahwa jalan-jalan tersebut merusak keutuhan wilayah, menambah waktu tempuh, dan berdampak negatif pada mata pencaharian serta akses masyarakat ke berbagai layanan," sebut OCHA.

OCHA juga mengatakan rencana lama Israel untuk mengepung area E1 dengan bagian-bagian tembok tambahan akan semakin memperketat pembatasan pergerakan dan akses, serta bertentangan dengan pendapat hukum (advisory opinion) dari Mahkamah Internasional pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua bagian tembok keamanan yang sudah dibangun di dalam OPT harus dibongkar.

Kantor kemanusiaan itu menyatakan bahwa di Jalur Gaza, situasi semakin memprihatinkan, dengan anak-anak dan orang dewasa tewas, terluka, dan mengungsi setiap hari. Selain itu, kelaparan dan malanutrisi juga terus memburuk.

PBB dan para mitranya berupaya keras untuk mengirim makanan penting dan pasokan lainnya ke Gaza guna mencegah bencana yang lebih parah.

"Sangat penting bagi otoritas Israel untuk memfasilitasi operasi kemanusiaan, termasuk dukungan tempat berlindung, di mana pun orang berada, termasuk Gaza City dan di wilayah utara Jalur Gaza," kata OCHA.

OCHA mengatakan mitra-mitra mereka memperkirakan 1,4 juta orang membutuhkan 3.500 truk berisi tenda, terpal, dan perlengkapan rumah tangga dasar.

OCHA menambahkan para mitranya melaporkan pembatasan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional dan badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina terus menghambat pengiriman tempat penampungan.