Tantangan Ekonomi Beras 2026

(MI/Duta )

MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025. Dengan berbekal pengamatan lapang pada November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras pada 2025 diperkirakan mencapai 34,61 juta ton, lebih besar daripada estimasi konsumsi beras 31,21 juta ton.

Impor beras hingga Oktober 2025 masih tercatat 364,3 ribu ton, lebih berupa beras khusus, senilai US$ 178,5 juta atau sekitar Rp2,94 triliun. Volume impor beras 2025 itu tentu turun drastis dari impor 4,5 juta ton pada 2024, senilai US$ 2,71 miliar atau sekitar Rp44,72 triliun.

Empat dekade lalu, Presiden Soeharto telah mencapai swasembada beras setelah melalui perjuangan yang cukup berat dan berliku sehingga Indonesia mendapat penghargaan Medali Emas dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 1985.

Indonesia mengubah status negara importir beras terbesar menjadi swasembada beras, melalui kombinasi program perluasan lahan, intensifikasi budi daya, dan perubahan teknologi produksi atau inovasi baru yang mampu memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas padi.

Beberapa dukungan kebijakan dan insentif bagi petani dalam pencapaian swasembada pada masa lalu ialah penggunaan benih unggul, teknologi pupuk dan pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman, dukungan infrastruktur irigasi, jalan desa, jembatan, dan jaminan harga jual gabah petani, dukungan penelitian dan pengembangan (R&D), serta sistem penyuluhan dan pendampingan petani serta manajemen sistem logistik yang rapi dan berwibawa.

Artikel itu menganalisis tantangan ekonomi beras pada 2026, yang senantiasa menjadi lebih kompleks di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini.

Sebagai pangan pokok, beras masih akan terus memperoleh perhatian besar karena dimensinya amat luas, tidak sekadar ekonomi, tapi juga sosial, politik, keamanan, kebangsaan, dan dimensi strategis lain. Apalagi jika sempat tebersit di kalangan pejabat negara untuk mencoba membawa produk beras Indonesia untuk masuk ke pasar global, setidaknya di pasar regional Asia Tenggara dan Asia.

PEMBENAHAN SEKTOR HULU USAHA TANI

Sektor hulu usaha tani padi Indonesia masih tertinggal, khususnya dalam penggunaan teknologi budi daya. Peningkatan produksi padi sepanjang 2025 lebih banyak disebabkan peningkatan luas panen padi menjadi 11,33 juta hektare, atau naik 12,88% dari luas panen 2024.

Curah hujan yang memadai, bahkan nyaris sepanjang 2025 telah membantu petani dalam meningkatkan area panen padi mereka. Faktor inovasi baru, penggunaan varietas unggul, teknik pemupukan modern, dan lain-lain masih belum banyak mewarnai peningkatan produktivitas usaha tani padi. Produktivitas padi hanya naik 0,75%, dari 5,29 ton/ha pada 2024 menjadi 5,33 ton/ha pada 2025.

Pada 2026 ini, pembenahan sektor hulu usaha tani padi perlu terus dilakukan berbasis perubahan teknologi atau inovasi baru yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Studi terbaru tentang transformasi sektor pangan dan pertanian yang dilakukan para pakar ekonomi pertanian terbaik di Indonesia, menggunakan metodologi termutakhir dan lengkap, menunjukkan bahwa angka faktor produktivitas total (TFP) pertanian Indonesia tidak tinggi (1,47% pada periode 1982-2000) menunjukkan inovasi pertanian cukup rendah (Jamal et al, 2024).

Secara metodologis, perhitungan TFP itu ialah angka terbaru, memperbaiki angka TFP yang dihasilkan Fuglie (2004, 2010). Indonesia pernah mencapai TFP tinggi (3,73%) dari sumber pertumbuhan dari ekspansi lahan (1,17%) pada periode 1991-2000 pada akhir Orde Baru.

Pemerintah menempuh strategi ekspansi lahan dilakukan sebagai respons terhadap kemarau panjang (El Nino) yang terjadi pada 1993 atau isu kekeringan yang menjadi masalah kebijakan dan dibahas di dalam rapat kabinet.

Ambil contoh dalam penggunaan benih unggul. Benih ialah penciri produktivitas padi. Industri perbenihan merupakan bagian penting dari eksosistem inovasi pengembangan perberasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Persentase anakan produktif (PTP) perlu menjadi indikator baru dalam peningkatan produktivitas dan pencapaian swasembada beras ke depan.

Keberhasilan revolusi produksi di Tiongkok amat berhubungan dengan padi hibrida, yang ternyata di Indonesia tidak berhasil untuk dikembangkan. Efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi (lahan, benih, pestisida, perawatan tanaman atau crop care, teknologi panen, dan lain-lain) juga sangat krusial karena hal tersebut menjadi penentu kualitas gabah yang dihasilkan, bahkan pada proses pengolahan dan penggilingan padi, hingga kualitas beras sampai konsumen akhir.

Pada 2026 ini, inovasi teknologi seperti benih unggul, pupuk dan pemupukan serta perubahan teknologi yang lain memerlukan diseminasi dan perubahan perilaku petani untuk mengadopsi teknologi yang dihasilkan peneliti dan dunia akademik.

Sistem penyuluhan pertanian dan pemberdayaan petani simpul penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam pembenahan hulu usaha tani padi. Dalam hal itu, penyuluhan ialah pendidikan nonformal yang memiliki peran penting dalam mengubah perilaku petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta memperbaiki kesejahteraan (self-help).

Upaya peningkatan produktivitas padi di hulu usaha tani sering terkendala oleh laju konversi lahan sawah subur beririgasi teknis yang sangat cepat. Saat ini tidak terdapat data kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun laju konversi 100 ribu hektare per tahun sering dijadikan acuan.

Sementara itu, laju pembukaan lahan dan pencetakan lahan sawah baru juga masih menghadapi banyak kendala. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian, khususnya sawah produktif beririgasi teknis tidak terlalu efektif karena pertimbangan ekonomi dan politik mendesak dan 'lebih rasional'.

Keterhubungan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dengan rencana peningkatan produksi (swasembada pangan, kemandirian pangan, dan lain-lain) sangat rendah sehingga konversi sawah subur terus terjadi.

Sistem produksi padi di hulu sangat berhubungan dengan jaringan irigasi yang rusak dan tidak memperoleh perhatian memadai sehingga cukup sulit untuk melaksanakan penanaman 2-3 kali dalam setahun. Oleh karena itu dukungan kebijakan infrastruktur, investasi publik dan swasta untuk pembenahan sistem dan jaringan irigasi pertanian tanaman pangan masih diperlukan, setidaknya untuk menjaga tingkat produktivitas padi Indonesia.

Di samping itu, secara mikro, sektor hulu usaha tani padi juga mengalami penurunan penguasaan luas lahan petani padi (atau terjadi guremisasi) yang cukup cepat. Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah petani berlahan sempit atau yang menguasai lahan 2.000 meter persegi atau kurang meningkat signifikan (Sensus Pertanian 2023). Petani gurem tersebut naik dari 14,25 juta rumah tangga petani (55,33% dari total) pada 2013 menjadi 16,90 juta rumah tangga petani (60,87% dari total) pada 2023, terjadi peningkatan 2,65 juta orang atau 18,60%.

Fenomena guremisasi itu amat berhubungan dengan kualitas kebijakan ekonomi makro, yang ditunjukkan dengan TFP rendah di atas. Sebagian besar petani padi ialah net-consumer beras sehingga fenomena penurunan produktivitas dan mahalnya harga beras menjadi miskinisasi petani. Kebijakan reforma agraria perlu dilengkapi dengan kebijakan intervensi perubahan teknologi untuk membantu peningkatan produksi dan produktivitas padi. Kelembagaan ekonomi petani, termasuk beberapa koperasi petani dan koperasi perdesaan yang melingkupinya, perlu diarahkan untuk naik kelas, menghasilkan kualitas beras lebih baik, untuk masuk pasar nasional dan pasar eskpor.

PENYEHATAN SEKTOR HILIR INDUSTRI BERAS

Tingginya harga eceran beras tidak otomatis menjadi peluang bisnis baru bagi industri beras karena karakter industri hilir perberasan Indonesia didominasi industri penggilingan padi skala kecil (PPK) dan penggilingan padi skala menengah (PPM). Industri beras skala besar hanya sedikit, dapat dihitung dengan jari, bahkan secara ekonomi dan bisnis bermasalah karena struktur industri perberasan yang tidak terlalu sehat.

Harga eceran beras tinggi justru menjadi ancaman serius bagi PPK dan PPM karena mereka harus berebut gabah dengan Perum Bulog dan penggilingan padi skala besar. Hingga pekan pertama Januari 2026, harga eceran beras masih bertahan tinggi di atas Rp16 ribu/kg, yang merupakan salah satu dampak atau konsekuensi dari peningkatan HPP gabah hingga Rp6.500/kg untuk berapa pun kualitasnya.

Jumlah stok beras yang dikuasai Bulog hingga 3,2 juta ton pada Desember 2025 pun ternyata tidak mampu menurunkan harga eceran beras karena problem keterlambatan penyaluran melalui operasi pasar atau program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Tingginya harga eceran beras tersebut telah berkontribusi pada laju inflasi Desember 2025 sebesar 2,92% (y-on-y), sedangkan laju inflasi dari pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,21%, salah satu rekor tertinggi sejak Maret 2024.<...