Venezuela: Aksi militer AS terhadap Maduro dipicu sumber daya alam

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Venezuela pada Senin (5/1) mengatakan bahwa aksi militer AS terbaru terhadap Venezuela yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro didorong oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya alamnya.

Berbicara pada sesi darurat Dewan Keamanan PBB, utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengatakan, "3 Januari 2026 adalah tanggal yang memiliki makna historis yang mendalam, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi sistem internasional secara keseluruhan."

Moncada menggambarkan aksi militer AS sebagai "serangan bersenjata yang tidak sah dan tanpa dasar hukum."

"Venezuela hadir di hadapan Dewan ini hari ini dengan keyakinan yang mendalam bahwa perdamaian internasional hanya dapat dipertahankan jika hukum internasional dihormati tanpa pengecualian, tanpa standar ganda, dan tanpa interpretasi selektif," katanya.

Dia menekankan bahwa aksi AS terbaru "merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB yang dilakukan oleh pemerintah AS," dan memperingatkan bahwa "hari ini, bukan hanya kedaulatan Venezuela yang dipertaruhkan."

"Kredibilitas hukum internasional, otoritas organisasi ini, dan validitas prinsip bahwa tidak ada negara yang dapat menempatkan dirinya sebagai hakim, pihak, dan pelaksana tatanan dunia juga dipertaruhkan," katanya.

Menyebut kekayaan alam Venezuela sebagai motif di balik serangan itu, dia berkata: "Kita tidak dapat mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban serangan ini karena sumber daya alamnya."

"Minyak, energi, sumber daya strategis, ,dan posisi geopolitik negara kami secara historis telah menjadi faktor keserakahan dan tekanan eksternal," tambahnya.

Dia berpendapat bahwa penggunaan kekerasan untuk mengendalikan sumber daya negara lain atau mendesain ulang pemerintahan "mengingatkan kita pada praktik terburuk kolonialisme dan neokolonialisme."

Menyerukan Dewan Keamanan untuk bertindak, dia menuntut pemerintah AS untuk "sepenuhnya menghormati kekebalan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Celia Flores, serta pembebasan segera dan kepulangan mereka dengan selamat ke Venezuela."

"Terlepas dari keseriusan peristiwa di Venezuela, saya ingin memberi tahu badan ini dan komunitas internasional bahwa lembaga-lembaga berfungsi normal, bahwa tatanan konstitusional telah terjaga," katanya.

Kolombia dan Kuba mengutuk tindakan AS

Dalam pidato perdanaya di Dewan Keamanan PBB, utusan Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, Kolombia “mengutuk secara kategoris peristiwa yang terjadi pada 3 Januari pagi di Venezuela,” menyebutnya sebagai “pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Venezuela.”

"Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan tindakan agresi," katanya.

"Jika suatu negara, dan khususnya negara yang merupakan anggota tetap Dewan ini, mengabaikan hukum internasional yang kita rancang di San Francisco, lalu apa peran dewan ini?" tanya Torres.

Utusan Kuba untuk PBB, Ernesto Soberon Guzman, mengatakan Washington sedang mengejar "rencana hegemonik dan kriminal" terhadap Venezuela, mengutuk "agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela" dan menegaskan kembali "dukungan dan solidaritas mutlak Havana kepada rakyat Venezuela."

Dia menegaskan bahwa masa depan Venezuela sepenuhnya menjadi hak rakyatnya tanpa intervensi asing. Menurutnya, jika AS benar-benar peduli pada perdamaian dan keadilan, mereka tidak akan menyerang wilayah Venezuela dengan mengabaikan nyawa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara tersebut.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PM Greenland menolak wilayahnya dibandingkan dengan Venezuela

Baca juga: Trump: Venezuela tidak akan adakan pemilu baru dalam 30 hari ke depan

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.