
Dalam satu bulan pertama masa jabatannya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung tancap gas dengan sederet kebijakan besar yang mengguncang dunia ekonomi nasional.
Langkah-langkah strategis ini tidak hanya menyasar pemulihan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan inklusif yang berpihak pada industri, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.
Berikut adalah 12 gebrakan kebijakan Purbaya yang jadi sorotan publik dan pelaku ekonomi.
1. Suntik Rp200 Triliun ke Bank Himbara untuk Tambah Likuiditas
Purbaya menggelontorkan dana Rp200 triliun ke bank-bank BUMN (Himbara) guna memperkuat likuiditas nasional. Tujuannya jelas — mendorong penyaluran kredit agar roda ekonomi terus berputar dan sektor riil kembali bergairah. Kebijakan ini diprediksi akan mempercepat pemulihan pasca-pandemi serta menstimulasi investasi baru.
2. Tidak Naikkan Cukai Rokok pada 2026
Untuk memberi napas pada industri tembakau yang tertekan selama tiga tahun terakhir, Purbaya memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2026. Keputusan ini disambut positif oleh jutaan pekerja di sektor tembakau dan para petani.
3. Benahi Sistem Coretax Bersama Ahli Independen
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan, Purbaya menghadirkan tim ahli di luar Kementerian Keuangan untuk menuntaskan persoalan sistem Coretax dalam waktu sebulan. Langkah cepat ini dinilai sebagai sinyal kuat reformasi digital fiskal di era baru.
4. Tarik Anggaran Lembaga yang tak Efisien
Purbaya berencana menarik kembali anggaran kementerian/lembaga yang gagal menyerap anggarannya dengan baik. Dana tersebut akan dialihkan ke program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar setiap rupiah APBN memberi dampak maksimal pada rakyat.
5. Insentif Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah
Kabar gembira bagi pekerja sektor padat karya! Pemerintah memberikan diskon pajak PPh 21 bagi karyawan bergaji hingga Rp 10 juta, di mana pajaknya akan ditanggung pemerintah. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik.
6. Kejar 200 Penunggak Pajak Besar
Purbaya menegaskan komitmen penegakan hukum pajak dengan mengejar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah, dengan total nilai mencapai Rp50-60 triliun. Langkah tegas ini menandakan era baru transparansi dan keadilan fiskal.
7. Perangi Rokok Ilegal Hingga ke Warung dan E-Commerce
Purbaya juga mengumumkan operasi besar pemberantasan rokok ilegal dari tingkat warung hingga platform e-commerce. Pemerintah ingin menertibkan pasar dan melindungi industri legal yang taat pajak.
8. Tambah Transfer ke Daerah Jadi Rp693 Triliun
Untuk memperkuat pembangunan daerah, Purbaya menaikkan transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp693 triliun pada 2026. Dana ini akan mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
9. Perpanjang Insentif Pajak UMKM 0,5% hingga 2026
Pelaku UMKM juga mendapat angin segar: insentif PPh Final 0,5% diperpanjang hingga tahun 2026. Langkah ini mendukung keberlanjutan bisnis kecil-menengah di tengah tekanan ekonomi global.
10. Perangi Tekstil Ilegal dari Tiongkok
Purbaya akan memerangi masuknya produk tekstil ilegal dari Tiongkok yang disebut telah menguasai 99% pasar busana, termasuk busana muslim. Pemerintah berkomitmen melindungi industri tekstil lokal agar bisa bersaing sehat di pasar domestik.
11. Tambah Penempatan Dana Pemerintah di Bank Daerah
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah menambah penempatan dana menganggur di Bank Jakarta dan Bank Jatim. Kebijakan ini memperkuat likuiditas daerah dan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis regional.
12. Bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau
Langkah terakhir yang paling inovatif: Purbaya akan membangun kawasan khusus industri hasil tembakau. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.
Kesimpulan
Gebrakan Purbaya selama satu bulan pertama menjabat menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kedaulatan fiskal nasional. Dengan strategi yang berani dan pro-rakyat, ia menegaskan arah kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (Ant/Media Indonesia/Z-10)