Dari 15.200 Obat Herbal Asli Indonesia Baru 78 yang Terstandarisasi

Liputan6.com, Bali Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman. Secara global, sambungnya, spesies tanaman yang berpotensi menjadi bahan obat ada sekitar 48.000.

“Dan 70 persen dari (spesies) itu bisa tumbuh di negara ini (Indonesia), seperti jahe dan kunyit,” kata Taruna kepada Health Liputan6.com dalam konferensi pers Asia Pacific Self-Medication Industry (APSMI) Summit di Bali, Kamis (9/10/2025).

Lebih lanjut, Taruna mengatakan dari kekayaan rempah dan tanaman herbal itu banyak diimanfaatkan menjadi obat tradisional yakni jamu. Total, obat herbal asli Indonesia mencapai kisaran 15.200, sayangnya Indonesia hanya memiliki 78 obat herbal yang terstandarisasi.

“Hanya 78, kita punya banyak sumber tapi yang terstandarisasi hanya 78, sangat sedikit. Obat herbal terstandar (OHT) artinya obat itu sudah diuji secara (pre) klinis,” ujarnya.

Dilansir laman resmi BPOM, Obat Herbal Terstandar (OHT) merupakan sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi.

Jamu dapat naik tingkat menjadi obat tradisional dengan melakukan standarisasi pada bahan baku yang digunakan dan melakukan uji toksisitas dan farmakodinamik secara pre-klinik. Standarisasi bahan baku dilakukan dengan kontrol kualitas melalui serangkaian pengujian ataupun kegiatan yang memastikan kandungan aktif dari bahan baku tersebut selalu sama sehingga khasiat dan keamanannya selalu sama, misalkan dengan melakukan pengujian kadar quercetin dari ekstrak jambu biji.

Setelah distandarisasi, sediaan OHT dibuktikan khasiat dan keamanannya dengan dilakukan uji khasiat dan toksisitas secara pre-klinik pada hewan uji seperti menci atau kelinci, misalkan uji-preklinik efek penurunan frekuensi BAB dari ekstrak daun jambu biji.

Lantas, mengapa sejuh ini hanya 78 obat herbal yang terstandarisasi?

Taruna mengungkapkan pengujian obat herbal untuk menjadi OHT membutuhkan riset. Begitu pula untuk mengubah obat herbal menjadi fitofarmaka butuh riset juga.

“Itulah mengapa hanya 78, dan setelah 78 ini, 20 di antaranya sudah menjadi fitofarmaka. Bagaimana mereka (OHT) menjadi fitofarmaka? Ada uji klinis lanjutan pada manusia untuk mendapatkan evidence based (basis bukti) sehingga dapat diklaim sebagai obat,” kata Taruna.

Fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.

Tambahan mutu dan bukti ilmiah dari fitofarmaka dibandingkan OHT adalah standarisasi produk jadi dan uji klinik. Sama halnya dengan standarisasi bahan baku, standarisasi produk jadi dilakukan dengan kontrol kualitas melalui serangkaian pengujian ataupun kegiatan yang memastikan kandungan aktif dari bahan baku tersebut selalu sama sehingga khasiat dan keamanannya selalu sama, misalkan dengan melakukan pengujian kadar senyawa aktif dari herba meniran.

Setelah distandarisasi, sediaan fitofarmaka dibuktikan khasiat dan keamanannya dengan dilakukan uji khasiat dan toksisitas secara pre-klinik pada hewan uji seperti menci atau kelinci dan uji klinik pada manusia. Misalkan uji-preklinik efek peningkatan respons imun dari ekstrak meniran pada mencit serta toksisitasnya. Bila lolos uji pre-klinik, maka dilakukan uji klinik pada manusia.

Taruna tak memungkiri bahwa konsumsi obat menjadi salah satu upaya swamedikasi atau self-care.

Swamedikasi mengacu pada tindakan yang dilakukan individu untuk diri mereka sendiri guna membangun dan menjaga kesehatan, mencegah penyakit, mengelola kondisi ringan atau kronis, dan mencari perawatan profesional bila diperlukan.

Menurut APSMI, swamedikasi mencakup spektrum sepenuhnya, termasuk:

• pencegahan (kebersihan, nutrisi, gaya hidup, faktor lingkungan)
• mengenal gejala
• penanganan diri
• mencari perawatan profesional tepat waktu bila diperlukan.

Diakui oleh World Health Organization (WHO), swamedikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu, ketahanan sistem kesehatan, dan pencapaian cakupan kesehatan universal.

"APSMI adalah kekuatan terdepan dalam mempromosikan swamedikasi yang bertanggung jawab di seluruh wilayah Asia-Pasifik, percaya bahwa memberdayakan individu dengan pengetahuan dan alat untuk swamedikasi sangat penting untuk membangun komunitas yang lebih sehat dan sistem layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan,” kata Ketua APSMI, Perwakilan GP Farmasi dan CEO PT Konimex, Rachmadi Joesoef, dalam kesempatan yang sama.

Pada November 2024, perwakilan pemerintah, otoritas regulasi nasional, LSM, dan Industri berkumpul di Bangkok, Thailand, untuk menegaskan komitmen mereka dalam memajukan swamedikasi sebagai komponen kunci dari Universal Health Coverage (UHC).

Komitmen ini dirangkum dalam 'Bangkok Joint Initiative on Self-Care of Medical Products.’ Komitmen ini berlanjut dengan Asia Pacific Self-Medication Industry (APSMI) 2025 Bali Summit.

Berdasarkan prinsip-prinsip inisiatif ini, fokus tahun ini telah berkembang dari visi menjadi eksekusi dan tindakan, dengan APSMI dan mitranya mempromosikan kolaborasi antara industri, pakar layanan kesehatan, dan badan regulasi.

Tujuannya adalah untuk menjembatani "kesenjangan swamedikasi" yang signifikan yang disebabkan oleh meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kesenjangan dalam literasi kesehatan. Caranya, menciptakan kebijakan dan platform yang memastikan swamedikasi yang aman dan berbasis bukti dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Instrumen utama dalam transformasi ini adalah Platform Self-CARER (Self Medication Collaborative ASIAN Regulatory Expert Round Table).

"Self-CARER adalah koalisi strategis yang menyatukan Otoritas Regulasi, Pakar Kesehatan, dan Industri Swamedikasi Asia-Pasifik (APSMI) untuk menanamkan swamedikasi yang bertanggung jawab ke dalam kerangka kerja kesehatan...