Gerakan Pangan Murah di Sulsel Jaga Daya Beli Masyarakat

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 24 kabupaten/kota, Senin (13/10).(MI/Lina Herlina)

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 24 kabupaten/kota. Program ini menjadi langkah strategis untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi nasional.

Sebagai wujud nyata menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemprov Sulsel menggelar Gerakan Pangan Murah Serentak pada Senin (13/10), bertepatan dengan HUT ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan. GPM menjadi program unggulan yang telah diakui secara nasional sejak pertama kali dijalankan pada 2022.

“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II-2025 tumbuh pesat sebesar 4,94% (y-on-y). Ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat membuka GPM di halaman Kantor TVRI Sulsel, Makassar.

Gerakan ini tidak sekadar menyediakan bahan pokok murah, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi tahunan Sulawesi Selatan pada September 2025 tercatat 3,0%, masih berada dalam target nasional (2,5 ±1 persen). Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi langsung terhadap harga pangan mampu menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi konsumen berpendapatan rendah.

Selain inflasi yang terkendali, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun 13,64 ribu orang menjadi 698,13 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2024.

“Pemerintah terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan yang berpihak, dan Gerakan Pangan Murah ini adalah salah satu bentuk nyata kehadiran itu,” tambah Andi Sudirman.

Sinergi Multi-Pihak dalam Ketahanan Pangan

Pelaksanaan GPM Serentak melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bank Indonesia, Bulog, dan pemerintah daerah. Pasokan komoditas pokok seperti beras, telur, cabai, dan minyak goreng dijaga ketersediaannya serta dijual dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional RI turut hadir secara virtual, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, menunjukkan komitmen kolektif menjaga ketahanan pangan dari pusat hingga daerah.

Menutup sambutannya, Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh pihak terus memperkuat kerja sama lintas sektor.

“Sebagai penutup, saya mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi membangun daerah dengan nilai-nilai luhur budaya kita, Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalebbi,” tegasnya. (LN/I-1)