KPK Tekankan Transparansi Jadi Kunci Pengelolaan Layanan Haji 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK Setyo Budiyanto mendorong Kementerian Haji dan Umrah memperkuat transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal ini guna memastikan layanan haji yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

“Prinsipnya itu transparansi, kalau ada proses lelang atau pengadaan, sebaiknya dipublikasikan saja,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Hal ini disampaikan Setyo saat menerima audiensi jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Transparansi menjadi hal yang sangat penting mengingat sebanyak 221 ribu jamaah haji Indonesia akan berangkat pada 2026 dengan nilai perputaran dana mencapai Rp 17-20 triliun.

Setyo menegaskan, keterbukaan dalam pengadaan akan memudahkan masyarakat mengawasi proses dan mencegah persoalan seperti yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun lalu, yang tidak hanya terkait kuota, tetapi juga berbagai aspek lainnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan komitmennya mewujudkan layanan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Untuk itu, ia akan menggandeng KPK dalam pencegahan potensi penyimpangan.

“Kami minta bantuan KPK untuk bisa menjalankan amanah sesuai yang diperintahkan oleh Presiden,” ujar Irfan.

Dalam forum tersebut, Kementerian memaparkan sejumlah titik rawan dalam PBJ layanan haji, seperti potensi mark up dan gratifikasi pada pengadaan gelang identitas, buku manasik, hotel, penerbangan, katering, dan transportasi. Kerugian negara juga dapat muncul apabila premi asuransi melebihi nilai aktuaria.

sumber : Antara