Menlu RI dan tujuh negara desak Israel buka akses PBB ke Gaza

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.

Para menteri luar negeri menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integralnya dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri melalui unggahan di akun resmi X, @Kemlu_RI, Jumat.

Disebutkan bahwa segala upaya untuk menghambat kemampuan mereka beroperasi tidak dapat diterima.

Para menlu memuji upaya tanpa henti dari semua organisasi dan badan PBB, terutama UNRWA, serta LSM kemanusiaan internasional, yang terus membantu warga sipil Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam keadaan yang sangat sulit dan kompleks.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang diperparah kondisi cuaca yang buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai.

Kondisi itu kian parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis akut pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa serta lambannya kedatangan material penting yang dibutuhkan untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.

Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai.

Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang robek, runtuhnya bangunan-bangunan yang rusak serta paparan suhu dingin yang disertai malnutrisi secara signifikan telah meningkatkan risiko bagi kehidupan warga sipil, termasuk akibat wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis.

Negara-negara itu menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden Donald Trump dan menyatakan niat mereka untuk berkontribusi pada keberhasilan implementasinya.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan gencatan senjata keberlanjutan, mengakhiri perang di Gaza, menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina yang telah mengalami penderitaan kemanusiaan yang berkepanjangan, dan membuka jalan yang kredibel untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.

Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang tahan lama dan layak untuk melindungi warga dari kondisi dingin ekstrem.

Para menlu juga mendesak komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moral mereka dan untuk menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk segera mencabut pembatasan akses masuk dan distribusi pasokan penting termasuk tenda, material tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, dan dukungan sanitasi.

Mereka juga menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan segera, komprehensif, dan bebas hambatan ke Jalur Gaza tanpa campur tangan pihak mana pun, melalui PBB dan badan-badannya, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit.

Lebih lanjut, mereka juga menuntut pembukaan Penyeberangan Rafah di kedua arah sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump.

Baca juga: Kemlu: Indonesia tolak upaya sistematis yang lemahkan UNRWA

Baca juga: Pasukan Garuda siap ke Gaza

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.