Majelis Nasional Prancis ajukan resolusi penarikan diri dari NATO

Moskow (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Nasional Prancis, Clemence Guette, dari partai sayap kiri La France Insoumise, mengatakan bahwa dia telah mengajukan resolusi yang menyerukan penarikan Prancis dari NATO.

"Masalah partisipasi Prancis dalam Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO), aliansi militer yang dipimpin oleh AS dan melayani kepentingannya, menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Saya mengajukan resolusi untuk merencanakan keluarnya Prancis dari NATO," kata Guette di X pada Kamis.

Anggota parlemen tersebut mengkritik tindakan AS terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, serta rencana Washington untuk menggabungkan Greenland ke AS. Ia juga mengecam dukungan AS untuk Israel selama konflik di Jalur Gaza.

Pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dan membawa mereka ke New York.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili karena diduga terlibat dalam "narkoterorisme" dan menimbulkan ancaman, termasuk bagi AS.

Caracas meminta pertemuan darurat PBB terkait operasi AS. Sementara, Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara mentransfer tugas kepala negara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang secara resmi dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari.

Trump juga berulang kali mengatakan bahwa Greenland harus menjadi bagian dari AS, dengan alasan pentingnya secara strategis bagi keamanan nasional dan pertahanan "dunia bebas," termasuk dari China dan Rusia.

Mantan Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, mengatakan bahwa pulau itu tidak untuk dijual.

Pada 4 Januari, Katie Miller, istri dari Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah sebuah gambar di X yang menampilkan peta Greenland yang diwarnai dengan bendera AS, dengan keterangan "SEGERA."

Sebagai tanggapan, Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen mengatakan bahwa Kopenhagen mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial kerajaan. Nielsen menyebut gambar tersebut tidak sopan.

Pada Desember lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland. Landry menegaskan kembali tujuan AS untuk menjadikan pulau itu bagian dari AS.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan dirinya terkejut dengan pernyataan Landry.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan AS agar tidak melakukan pengambilalihan apa pun, dan menuntut penghormatan terhadap integritas teritorial bersama mereka.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Pulau ini tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada tahun 2009, dengan kemampuannya untuk mengatur diri sendiri dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri.

Sumber: Sputnik-OANA