Menilik aksi unilateral AS ke Venezuela dan perlunya reformasi PBB

Jakarta (ANTARA) - Awal Tahun 2026 masyarakat internasional dikejutkan oleh serangan Amerika Serikat ke Venezuela.

Dengan jemawa, Presiden Donald Trump, melalui platform media sosial miliknya di Truth Social, mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela.

"Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela," kata Trump, Sabtu (3/1).

Bersamaan dengan serangan tersebut, Trump juga mengakui bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu.

Di sisi lain, sebelumnya pada hari itu, rakyat Venezuela dikejutkan dengan sejumlah ledakan dahsyat di beberapa wilayah negara itu pada Sabtu dini hari, di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS, menurut laporan media setempat.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan asap tebal terlihat di beberapa tempat di ibu kota Caracas, dan sirene serangan udara juga terdengar. Dilaporkan pula bahwa sedikitnya ada tujuh ledakan dan jet-jet tempur terlihat terbang rendah.

Listrik padam di beberapa kawasan di Caracas, termasuk bagian selatan kota yang dekat dengan pangkalan militer utama.

Menanggapi serangan tersebut, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengecam keras agresi militer AS terhadap negaranya.

Lewat unggahan di Telegram, ia menyatakan bahwa Republik Bolivarian Venezuela menolak dan mengutuk tindakan agresi militer terang-terangan oleh AS terhadap wilayah dan rakyat Venezuela.

Trump mengatakan serangannya ke Venezuela dan presidennya adalah karena negara itu telah membanjiri AS dengan narkoba. Sementara, presidennya, Nicolas Maduro bahkan dituding melindungi kartel perdagangan narkoba dengan menjalankan narkoterorisme.

Nicolas Maduro juga dituding memanipulasi pemilihan umum di negara itu untuk tetap berkuasa sejak 2013.

Namun, tak lama setelah tudingan itu, Menteri Perang AS Pete Heghseth mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Nicolas Maduro, maka AS akan mengendalikan masa depan Venezuela dan menguasai cadangan minyak di negara itu.

"Artinya, minyak yang diambil dari kami akan dikembalikan ke AS. Artinya, negara-negara asing tidak memiliki tempat di belahan bumi kami. Dan pada akhirnya, kami akan mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya," kata Hegseth.