BGN Hentikan Operasional SPPG Kota Soe 1 Akibat Insiden Keamanan Pangan

Ilustrasi: Orangtua mendampingi anaknya yang diduga korban keracunan MBG saat dirawat di Puskesmas Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

BADAN Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Soe 1 sampai hasil laboratorium keluar dan rekomendasi perbaikan diterapkan. 

BGN telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor 585/D.TWS/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025, tentang Pemberhentian Operasional SPPG Kota Soe 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ketua Tim Investigasi Independen BGN, Karimah Muhammad mengatakan langkah itu diambil setelah Tim Investigasi Independen BGN mendapatkan temuan krusial dalam investigasi lapangan di Kota Soe. Investigasi lapangan digelar pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Soe, pada hari Jumat (3/10) lalu. 

Dalam insiden itu, sebanyak 384 penerima manfaat mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sesak napas, setelah mengonsumsi menu soto ayam suwir yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Soe 1. 

"Kejadian itu diduga disebabkan oleh kesalahan dalam pengolahan dan penyimpanan bahan pangan, khususnya daging ayam, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan," kata Karimah, Rabu (8/10).

Tim Investigasi menemukan fakta bahwa pada 1 Oktober, SPPG Kota Soe 1 sempat membatalkan pengolahan bahan baku karena ada daging ayam beku yang tidak layak olah, dan bahan baku lainnya belum lengkap. Tanggal 2 Oktober, SPPG menerima ayam beku baru dengan kondisi yang tampak baik, dari pemasok yang sama. Setelah dibiarkan pada suhu ruang, bahan baku daging ayam beku itu lalu diolah untuk menu soto ayam suwir. Ahli gizi dan kepala SPPG hadir pukul 07.00 untuk memastikan bahan siap dimasak. 

Pemorsian makanan dilakukan pada pukul 6.20 pagi, 3 Oktober. Pada saat itu juga dilakukan uji organoleptik, dengan hasil baik. Makanan lalu didistribusikan ke sejumlah sekolah dan Posyandu. 

Namun sekitar pukul 13.30, laporan pertama muncul dari SD GMIT 2 Soe, bahwa beberapa siswa mengalami muntah dan pusing. Sebanyak 384 orang dilaporkan terdampak, dari 3.005 paket makanan yang dibagikan, dengan attack rate 12,81 persen.

Kasus terbanyak terjadi di SD GMIT 2 Soe dan RSUD Soe. Gejala dominan yang dilaporkan adalah mual, muntah, dan pusing, diikuti buang air besar (bab) terus-menerus, serta sesak napas. Tim menemukan variasi attack rate antar sekolah, dengan tingkat tertinggi di TK Oenasi dan SD GMIT 2 Soe. Beberapa sekolah lain, seperti SMP Negeri 1 dan PAUD Bethania, tidak melaporkan kasus. 

Menurut Karimah, perbedaan ini menunjukkan adanya kemungkinan paparan tidak merata akibat penyimpanan bahan pada suhu yang tidak tepat atau perbedaan kualitas bahan pangan. Sebab, sebelum makanan didistribusikan, relawan di SPPG pun turut mencicipi, namun tidak mengalami gejala reaksi sebagaimana dialami oleh Sebagian penerima manfaat. 

"Relawan dapur yang ikut mencicipi makanan tidak mengalami gejala," ujarnya.

Langkah Penanganan

Atas kejadian ini, SPPG Kota Soe 1 langsung menghentikan distribusi makanan. Seluruh pasien telah mendapat penanganan medis dan sudah dipulangkan secara bertahap sejak 4 Oktober, dalam kondisi sembuh. Kemudian, BGN menghentikan operasional SPPG Kota Soe 1 sampai hasil laboratorium keluar dan rekomendasi perbaikan diterapkan. 

Tim Investigasi BGN merekomendasikan agar SPPG Kota Soe 1 melakukan tracing selama 2x24 jam untuk memastikan bahwa tidak ada kasus baru; kemudian melakukan pemantauan berkelanjutan; serta meningkatkan pengawasan terhadap pengolah makanan MBG di tingkat dapur dan lapangan. 

Tim juga menganjurkan agar seluruh dapur penyedia MBG mengikuti pelatihan ulang tentang higiene dan sanitasi dapur, serta melaksanakan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan fasilitas memenuhi standar keamanan pangan.  

Selain itu, Tim Investigasi juga merekomendasikan agar hasil pemeriksaan laboratorium segera ditindaklanjuti untuk memastikan sumber kontaminasi dan menetapkan langkah perbaikan yang bersifat permanen. 

“Seluruh pihak penyelenggara MBG diharapkan memperkuat sistem pengawasan mutu dan pelatihan keamanan pangan agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain," pungkasnya. (Iam/M-3)