BPBD Pasang Peringatan Dini di Tiga Sungai, Waspada Banjir Puncak Musim Hujan 2025

BPBD Kota Makassar memasang sistem peringatan dini banjir (Early Warning System/EWS) di tiga titik sungai langganan banjir yang bermuara ke Sungai Tallo.(MI/Lina Herlina)

MENJELANG puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Desember 2025-Januari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak mau lengah. 

Langkah konkret pun diambil dengan memasang sistem peringatan dini banjir (Early Warning System/EWS) di tiga titik sungai langganan banjir yang bermuara ke Sungai Tallo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Makassar, M. Fadli Tahar, mengungkapkan, pemasangan EWS ini menjadi senjata andalan untuk mempercepat antisipasi saat curah hujan tinggi. 

Dengan alat ini, petugas dan warga diharapkan punya waktu lebih banyak untuk menyelamatkan diri dan barang berharga.

"Kami targetkan pemasangan di tiga titik, yakni di Antang, Blok 10, dan beberapa RW di Biringkanaya. Saat ini satu alat sudah terpasang, dua lainnya akan menyusul pada November mendatang," papar Fadli usai Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana di Kawasan MNEK Centre Point of Indonesia (CPI), Senin (6/10).

Menurut Fadli, waktu pemasangan ini sengaja dipercepat agar semua sistem dapat berjalan optimal tepat sebelum puncak musim hujan yang kerap memicu banjir parah.

BPBD mencatat, setidaknya ada delapan kecamatan di Makassar yang rutin terdampak banjir setiap tahun. Dari jumlah tersebut, dua wilayah kerap menjadi yang paling parah.

"Kami tahu persis, yang paling rawan dan parah genangannya itu biasanya di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala," tegas Fadli.

Di balik teknologi pendeteksi dini, Fadli menekankan bahwa kunci penanggulangan bencana yang paling efektif justru terletak pada kesiapan dan kolaborasi masyarakat.

"Yang paling penting adalah kesadaran dan kolaborasi warga. Bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dan bersinergi dengan kami," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa mitigasi bencana bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. 

BPBD membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan Basarnas untuk memastikan penanganan darurat yang terkoordinasi dengan baik saat bencana benar-benar terjadi. (LN/E-4)