
PRESIDEN Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memberi sinyal peluang perpanjangan kontrak tambang setelah kesepakatan divestasi atau pelepasan saham sebesar 12 persen kepada pemerintah Indonesia.
Masa kontrak pengoperasian PTFI berlaku hingga 2041. Meski tidak merinci berapa lama penambahan perpanjangan kontrak tersebut, Tony menyebut ketentuan perpanjangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam pasal 195B ayat (2) beleid tersebut, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat diberikan selama masih terdapat ketersediaan cadangan yang layak ditambang. Dengan kata lain, izin operasi tambang bagi pemegang IUPK kelanjutan operasi kontrak tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu tetap, seperti 10 atau 20 tahun, selagi cadangan mineral masih tersedia dan sesuai ketentuan regulasi.
“Kalau menurut peraturan, perpanjangan itu bisa diberikan kalau memiliki integrasi hulu-hilir. Jadi bisa diberikan sampai umur tambang. Tapi itu menurut PP-nya, ya,” kata Tony saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (8/10).
Kendati demikian, Tony menegaskan pembahasan perpanjangan kontrak tersebut masih berlangsung dengan pemerintah Indonesia dan belum mencapai kesepakatan final.
Terkait dengan penambahan saham 12% untuk pemerintah Indonesia secara gratis (free of charge), Tony enggan memberikan banyak komentar.
“Saya belum bisa kasih (keterangan) apa-apa soal itu. Jadi kami fokusnya masih baru saja selesai dengan pencarian korban-korban itu,” ucapnya singkat, merujuk pada insiden longsor di area tambang Grasberg Freeport.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memastikan penandatanganan kesepakatan divestasi 12% saham PTFI akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, Freeport-McMoRan (FCX) pada Rabu (24/9), menyatakan kondisi force majeure atau keadaan kahar di tambang Grasberg, Papua Tengah.
"Insya Allah segera. Ini sedang dalam proses, tapi semua kesepakatannya sudah kita secure (aman). Yang kita negosiasikan sebenarnya sudah semuanya selesai. Sekarang tinggal melihat draft dari detailnya saja,” ujar Rosan.
Ia menegaskan hasil negosiasi dengan Freeport telah mencapai tahap final, di mana Indonesia akan memperoleh tambahan saham 12% secara gratis tanpa biaya apa pun.
“Implementasinya akan difinalisasi nanti dalam draft. Prinsipnya sudah tercapai,” tambahnya.
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara itu kemudian menyampaikan, kesepakatan penambahan saham tersebut tidak terkait dengan kondisi kahar atau bencana yang sempat terjadi di wilayah operasi Freeport.
Freeport sempat menyatakan mengalami kondisi force majeure atau kondisi kahar, menyusul kebakaran yang terjadi di smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur, pada Oktober 2024.
“Enggak, enggak (terkait kondisi kahar). Negosiasi ini bukan baru satu-dua bulan, tapi sudah berjalan lebih dari enam bulan. Jadi kebetulan saja finalisasinya tercapai sekarang," ucapnya Rosan.
" Dengan kesepakatan ini, kita ingin memastikan aspek keselamatan dan operasi tambang berkelas dunia terus terjaga,” pungkasnya. (H-4)