Identifikasikan Masalah, Pemkab Majalengka Bentuk Satgas MBG

Simulasi MBG di SMP Negeri 1 Kota Cirebon.(Dok. MI)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Majalengka membentuk Satuan Tugas  (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembentukan Satgas MBG ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/Kep.1007- DISDIK/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis.

Susunan Satgas MBG terdiri dari Pembina Bupati Majalengka, Pengarah Wakil Bupati, Dandim 0617/ Majalengka, Kapolres Majalengka dan Kejaksaan Negeri Majalengka. Sedangkan Ketua Satgas Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka dan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dengan dibantu Bidang Perencanaan , Bidang Penyelenggaraan serta Bidang Monev dan Pengawasan.

"Tugas satgas ini menghimpun data dan kebutuhan sasaran secara akurat serta mengidentifikasi masalah apabila ada kejadian serta memberikan solusi dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Bupati," tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman, Selasa (7/10).

Hingga saat ini, lanjut Eman, terdapat 152.886 warga di Kabupaten Majalengka yang telah menjadi penerima manfaat program MBG. Penyaluran dilakukan melalui 44 Satuan Pusat Pengolahan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Majalengka. “Sasaran utama program ini meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” tutur Eman. Dari total sasaran 364.011 orang, sekitar 42 persen di antaranya sudah menerima manfaat secara langsung.

Penerima manfaat berasal dari 282.417 anak sekolah, 3.856 ibu hamil, 89 ibu menyusui, serta 77.619 balita. Sementara itu, 74 SPPG lainnya sedang dalam tahap persiapan dan ditargetkan segera beroperasi agar cakupan penerima manfaat terus meningkat.

“Program ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan gizi harian, tetapi juga bagian dari upaya menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga. Anak-anak yang sehat dan cerdas adalah kunci masa depan ,” tutur Eman.

Sementara itu Ketua Satgas MBG Kabupaten Majalengka, Aeron Randi, menjelaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG. “Sehingga seluruh proses berjalan transparan dan sesuai sasaran,” tutur Aeron.

Untuk pengawasan pelaksanaan program MBG menurut Aeron dibutuhkan sinergi lintas sektor. Mulai dari dukungan TNI-Polri, Badan Gizi,  lembaga pendidikan, hingga para kepala desa yang ikut memfasilitasi pelaksanaan di lapangan. “Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan program ini,” tutur Aeron. (H-3)