Koalisi Sipil Temukan Perlakuan Istimewa untuk Kepolisian dalam Program MBG

TRANPARENCY Internasional Indonesia (TII) menemukan adanya perlakuan istimewa untuk lembaga kepolisian dalam program makan bergizi gratis (MBG). Setiap yayasan yang berada di bawah naungan Polri bisa membuka hingga 15 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Peneliti TII, Dzatmiati Sari, menuturkan, perlakuan tersebut istimewa jika dibandingkan dengan yayasan mitra MBG pada umumnya. Yayasan non-kepolisian hanya diperbolehkan membuka paling banyak sepuluh dapur saja. "Kenapa dibedakan? Apa indikatornya yang membedakan?" kata Sari dalam peluncuran laman pelaporan MBG Watch di kawasan Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Selain jatah dapur yang berbeda, yayasan di bawah kepolisian juga tidak perlu melalui tahap pendalaman profil dan transaksi yayasan ketika mendaftar sebagai dapur MBG. Badan Gizi Nasional mengecualikan yayasan kepolisian dari daftar pengecekan latar belakan profil dan transaksi yayasan. 

Sari mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah memberikan ekslusivitas kepada lembaga keamanan tersebut. Apalagi, kata dia, belakangan pemerintah membangga-banggakan SPPG yang dikelola kepolisian dan menjadikannya sebagai percontohan dapur yang baik bagi SPPG lain.   

"Karena narasi yang mulai beredar juga, kalau SPPG itu di bawah yayasan TNI-Polisi itu bagus, aman. Tapi apa indikatornya. Harus dijelaskan dong," tutur Sari. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang pernah memerintahkan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mengadopsi standar MBG milik Polri ke semua SPPG yang ada di Indonesia. Perintah itu dikeluarkan usai lebih dari 6 ribu orang keracunan akibat MBG. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Ahad malam, 5 Oktober 2025.

"Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada pekan depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit, yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih," kata Teddy saat dihubungi di Jakarta, Ahad malam.

Kepala BGN Dadan Hindayana lantas mengamini perintah tersebut.  “Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” kata Dadan di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.