Pemprov Jateng Buka Hotline Aduan Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Saluran hotline pengaduan program MBG.(MI/Haryanto Mega)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah membuka hotline aduan khusus terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan mengenai menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, mengatakan selain hotline di tingkat provinsi, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga memiliki saluran pengaduan serupa.

"Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ujar Yunita, Jumat (10/10). 

Menurutnya, layanan aduan ini tidak hanya menampung laporan dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dari sisi Dinkes, kami akan mengomunikasikan terlebih dahulu. SPPG yang membandel akan kami beri peringatan dan kami laporkan ke BGN. Namun keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap menjadi kewenangan BGN,” jelasnya.

Yunita menegaskan, pembukaan hotline merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah—mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota—dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman dan berkualitas.

Langkah ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang meminta seluruh Dinkes di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyiapkan layanan pengaduan, sistem pengecekan, tanggap darurat, serta mekanisme quick response untuk merespons dugaan kasus keracunan menu MBG di sejumlah daerah.

Dalam setiap laporan dugaan keracunan, Dinkes bersama instansi terkait langsung melakukan penyelidikan epidemiologi guna menemukan penyebabnya. Yunita mencontohkan, pada salah satu kasus dugaan keracunan di wilayah Jateng, Dinkes telah berkoordinasi dengan BGN.

“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah juga dihentikan sementara sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya.

Sebelum kembali beroperasi, penyedia makanan wajib menjalani evaluasi menyeluruh, terutama terkait kualitas dan keamanan menu MBG. Yunita pun mengajak semua pihak—termasuk orang tua siswa, guru, dan penyedia makanan—untuk terus menjaga komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.

“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, serta sarana pendukung lainnya,” pungkasnya. (E-2).