Polda Metro Jaya Usut Kasus Hoaks SBY di YouTube dan TikTok

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto .(Antara)

DIREKTORAT Reserse Siber Polda Metro Jaya mulai mendalami kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyasar Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Langkah hukum ini menyusul laporan resmi yang dilayangkan pihak Partai Demokrat terkait narasi fitnah yang beredar luas di platform digital.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi diterimanya laporan tersebut. Menurutnya, pelapor yang merupakan seorang pengacara berinisial M melaporkan empat akun media sosial yang diduga menjadi sumber penyebaran disinformasi.

“Benar, ada pelaporan dari seorang pengacara berinisial M yang melaporkan empat akun media sosial atas dugaan sebarkan berita bohong. Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya,” ujar Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1).

Budi menegaskan bahwa kepolisian akan menangani setiap laporan masyarakat secara profesional dan objektif. Ia pun menyerukan pentingnya etika dalam ruang siber demi menjaga kondusivitas informasi di masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ruang digital yang sehat,” kata Budi. Ia juga menambahkan bahwa pihak pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti krusial berupa tangkapan layar (screenshot) video dari YouTube dan TikTok, serta satu buah diska lepas (flashdisk) berisi data digital.

Pasal Berlapis
Langkah hukum ini diambil oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat. Kepala BHPP DPP Partai Demokrat, Muhajir, menyatakan bahwa laporan polisi (LP) telah resmi dibuat untuk menyikapi konten yang dinilai telah melampaui batas kewajaran.

"Benar, semalam Badan Hukum dan Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Pusat (BHPP DPP) Partai Demokrat, diwakili saya selaku Kepala BHPP membuat LP," tutur Muhajir.

Muhajir merinci bahwa pelaporan ini didasari atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 264 KUHP. Konten yang dipermasalahkan terpantau mulai diunggah pada 30 Desember 2025.

Identitas Akun Terlapor
Berdasarkan temuan pelapor, terdapat empat akun media sosial yang dilaporkan secara spesifik karena membangun narasi menyesatkan terhadap tokoh nasional tersebut:

•     YouTube @AGRI FANANI: Menampilkan konten berjudul "Anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang Sejarah RI".
•     YouTube @Bang bOy YTN: Mengunggah video mengenai tuduhan "siasat busuk" di balik somasi.
•     YouTube @Kajian Online: Menyebarkan klaim palsu bahwa SBY telah ditetapkan sebagai tersangka.
•     TikTok @sudirowibudhiusmp: Memuat narasi mengenai keterlibatan Demokrat dalam isu ijazah untuk menjatuhkan lawan politik.

Pihak kepolisian kini tengah menelaah barang bukti untuk menentukan langkah penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemanggilan para pemilik akun terkait. (Ant/P-2)