Purbaya Keluarkan Aturan Baru Tambah Unit di Direktorat Jenderal Pajak

Warga antre untuk melakukan aktivasi akun Coretax DJP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025(MI/Ramdani)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menambah unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung administrasi perpajakan yakni layanan Coretax yang akan diterapkan pemerintah. Itu tertuang dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.117/2025 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

Aturan yang berlaku pada 31 Desember 2025 itu, juga memuat soal kelonggaran pembentukan, pengangkatan dan pelantikan pejabat baru di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan PMK 117/2024 terkait penyesuaian tersebut. 

Namun, Purbaya menyisipkan aturan pada Pasal 1940A ayat (1) yang berbunyi : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada Direktorat Jenderal Pajak,"demikian dikutip dari PMK 117/2025, Senin (5/1).

Sebelumnya Purbaya mengakui bahwa Coretax dalam penerapannya masih bermasalah meskipun dalam uji coba sistem yang mengintegrasikan administrasi perpajakan itu berjalan baik. 

"Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated, atau a emailnya gantinya rumit," ucap dia, dalam taklimat media beberapa waktu lalu. 

Purbaya menjelaskan kendala utama Coretax yakni soal tahapan administrasi yang rumit mencangkup pendaftaran dan penggunaan email bagi pengguna. 

Direktorat Jenderal Pajak, dalam menerapkan Coretax menerjukan pegawainya untuk mendampingi dan melakukan sosialisasi di kantor pelayanan pajak. (Ant/H-4)