
CHIEF Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berlangsung.
Rosan menjelaskan, negosiasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah Tiongkok dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC).
“Iya, negosiasi sedang berjalan dengan pihak Tiongkok, baik dengan pemerintah Tiongkok maupun NDRC. Prosesnya masih terus berjalan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10).
Proyek KCJB yang menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu menelan biaya pembangunan sekitar US$7,2 miliar atau sekitar Rp119,6 triliun (kurs Rp16.614 per dolar AS). Dari jumlah tersebut, US$1,2 miliar atau Rp19,9 triliun merupakan pembengkakan biaya (cost overrun).
Rosan menegaskan restrukturisasi yang diupayakan Danantara tidak hanya sekadar perbaikan skema pembayaran utang, melainkan juga reformasi menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah serupa di masa depan.
"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya masih berpotensi menimbulkan masalah ke depan. Jadi kita ingin melakukan reformasi secara komprehensif," imbuhnya.
"Begitu restrukturisasi dilakukan, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default dan lainnya,” sambungnya.
Proyek KCJB digarap oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Ini dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd. Porsi kepemilikan PSBI di KCIC adalah 60%, sedangkan Beijing Yawan 40%. PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium PSBI.
Rosan menambahkan, keterlibatan Danantara dalam restrukturisasi utang KCJB masih dalam proses jangka panjang. Karena pembahasan masih berlangsung, Rosan belum dapat membeberkan detail kesepakatan yang sedang dirancang.
"Agak panjang (keterlibatan Danantara, tapi ini masih berjalan dengan pihak Tiongkok. Enggak elok kalau saya bicara terlalu jauh sebelum ada kesepakatan final. Setelah selesai nanti, tentu akan kami sampaikan secara terbuka,” katanya.
Saat ditanya mengenai target penyelesaian restrukturisasi, Rosan hanya menegaskan proses tersebut akan diselesaikan secepatnya.
Terkait dampak restrukturisasi terhadap rencana kelanjutan proyek KCJB, termasuk rencana perpanjangan rute ke Surabaya,
Rosan menuturkan hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kalau soal itu, mungkin lebih menjadi domainnya Pak Menko AHY. Beliau nanti yang akan menjelaskan lebih detail,” pungkasnya. (H-3)