Sulsel Dorong Pemerataan Pembangunan, Gubernur Sampaikan Langsung ke Menteri Purbaya

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri audiensi bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Jakarta, Selasa (7/10).(Dok. Istimewa)

PEMERATAAN pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur jalan, menjadi fokus utama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri audiensi bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Jakarta, Selasa (7/10).

Pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh 18 gubernur se-Indonesia anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini membahas penyelarasan kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan riil di daerah, termasuk alokasi Dana Transfer Keuangan Daerah (DTKD) tahun 2026 serta dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri agar pusat memberi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama terkait sekolah dan akses jalan,” tegas Andi Sudirman dalam keterangan, Rabu (8/10). 

Dengan dukungan sinergi fiskal antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat berkurang dan kemandirian ekonomi daerah semakin kuat.

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman juga menyoroti pentingnya penguatan local content dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, pelibatan potensi lokal dalam proyek nasional akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

“Alhamdulillah Bapak Menteri menyambut baik berbagai usulan dan pandangan dari kita. Pemerintah pusat terus berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Sudirman.

Pertemuan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan efektivitas penyaluran dana pusat agar tepat sasaran, menyentuh sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia Timur. (LN/I-1)