
WARGA Selaawi, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, menolak adanya program rereongan Sapoe Sarebu (sehari Rp1.000) yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program yang dilakukan warga Selaawi ada kesamaan, meski namanya gerakan seribu (Gerbu).
Wakil Ketua RW 05, Ustad Iri Syamsuri mengatakan, program rereongan Sapoe Sarebu yang diluncurkan Gubernur Jabar akan terjadinya tumpang tindih lantaran warganya sudah lama melakukan gerakan Seribu dan telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan. Namun, gerakan seribu ini setiap warga diminta keikhlasan menyisihkan Rp1.000 setiap harinya.
"Gerakan seribu yang dilakukan selama ini memang ada petugas mendatangi rumah warga untuk menampung pembayaran dan saldo bersih yang dikumpulkan mencapai Rp100 juta, berawal dari kebutuhan warga menambah lahan pemakaman yang sudah semakin padat. Karena, di sini terdapat lahan yang akan dijual seharga Rp700 juta hingga rencana warga akan membeli dan statusnya dijadikan tanah wakaf," katanya, Selasa (7/10/2025).
Ia mengatakan, tanah yang dibutuhkan tidak murah dan warga menghimpun dana yang lumayan berat hingga upaya dilakukan meski harus menyumbang Rp1 juta lebih belum lagi harus membayar sumbangan seperti iuran kematian, pos ronda, posyandu, kebersihan, kesehatan dan lainnya. Namun, setelah dilakukan melalui musyawarah munculnya gerakan seribu sehari dan kini sudah berjalan.
"Warga kami memang jumlahnya mencapai 600 kepala keluarga terbagi menjadi 6 RT dan gerakan seribu yang telah berjalan ini dilakukan seikhlasnya tanpa ada paksaan. Akan tetapi, kalau gerakan diambil alih oleh pemerintah, baik Kelurahan, Kecamatan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan menjadi beban," ujarnya.
Menurut Iri, gerakan seribu yang selama ini berjalan saldo terakhir tercatat telah mencapai Rp101.716.820 bersih dan sudah dipotong pengeluaran iuran warga, memberi upah petugas berkeliling dan dana tersebut akan difokuskan membeli tanah wafat. Namun, setiap minggu pengurus mengumumkan dana masuk kepada warga melalui khutbah Jumat dan pengajian rutin.
Pengelolaan dana Gerbu dilaksanakan transparan, keikhlasan, tanpa paksaan dan warga tahu uang yang diberikan pada petugas keliling digunakan untuk apa dan mereka mengetahuinya. Akan tetapi, program yang diluncurkan Gubernur Jabar jelas menolak lantaran tumpang tindih," pungkasnya. (H-2)