Kata Purbaya Tak Akan Tinggalkan Pejabat Pajak Kena OTT KPK Sendirian

Ilustrasi.(Antara Foto)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tetap memberikan pendampingan hukum terhadap pegawai pajak yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menjelaskan bahwa tidak akan meninggalnya pegawai Kementerian Keuangan sendirian. Purbaya juga mengatakan ada tim ahli yang mendampingi nantinya.

"Nanti jangan sampai ditinggalkan sendiri. Jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari (Kementerian) Keuangan,” ujar Purbaya di sela-sela kunjungan di Aceh, Sabtu (10/1).

Ia menegaskan bahwa hal itu bukan merupakan intervensi terhadap jalannya proses hukum. Menurutnya anak buah tidak seharusnya ditinggalkan namun apabila bersalah, Kementerian Keuangan akan menerima keputusan tersebut.

“Kan, bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi prosesnya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah tidak akan kita tinggal tapi kalau ketahuan bersalah ya sudah,” papar Purbaya.

“Bukan berarti itu intervensi. Kalau pelanggaran hukum kan ada pendampingan. Perusahaan juga begitu kan? Jadi kita tidak tinggal tapi gak ada intervensi juga. Jadi di pengadilan seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah apa enggak, buktinya kuat apa engga. Nanti hasil keputusannya apa pun kita terima,” imbuhnya.

Purbaya juga menegaskan pihaknya menghormati dan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Ia bahkan menyebut kasus ini bisa menjadi shock therapy untuk pegawai pajak. “Kalau saya bilang itu bagus untuk shock therapy untuk orang pajak,” ujarnya.

KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, KPP Jakarta Utara. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seluruh pihak tersebut diamankan bersama barang bukti berupa uang.

“Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/1).

Dari delapan orang yang ditangkap, tiga di antaranya merupakan pegawai DJP. (H-4)