Pemerintah Perpanjang SPHP Beras hingga 31 Januari 2026

Warga membeli beras SPHP di supermarket.(Dok. Antara)

PEMERINTAH memperpanjang penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pascapergantian tahun.

Selain itu sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.

Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. 

RPATA sendiri adalah rekening milik bendahara umum negara untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Adapun penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran.

Dengan itu, Bapanas memastikan bahwa program beras SPHP ini akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. Sementara untuk program SPHP tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.

"Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ungkap Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam keterangan di Jakarta, Minggu (11/1).

Sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, lanjutnya, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan.

"Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," tambah Sarwo.

Sebagai informasi, sampai akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan ini diperkuat pula dengan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton. 

Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur. Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara terkait rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton.

Skema RPATA juga telah diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing penerima bantuan pangan (PBP). Per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan kepada 17,582 juta PBP atau setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan beras secara nasional sangat aman. Menurutnya, tidak ada alasan bagi para pelaku usaha sektor perberasan untuk memasang harga melebihi ketentuan.

"Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton. Ini Bapak Presiden, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih dan akhir tahun 3,2 juta ton," papar Amran saat membersamai Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Rabu (7/1).

"Stok beras di horeka (hotel, restoran, katering), tertinggi sepanjang sejarah, di hotel, rumah-rumah, restoran, itu 12 juta ton Bapak Presiden. Naik 49 persen dari tahu lalu. Jadi teman-teman pengusaha, tolong tidak ada alasan harga naik," tambahnya.

Adapun torehan stok beras nasional di awal 2026 berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional adalah 12,53 juta ton. Ini termasuk stok beras di Bulog dan selebihnya tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, dan horeka (hotel, restoran, katering).

Stok beras di awal 2026 tersebut meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. Peningkatan tercatat hingga 203,05% terhadap stok awal tahun 2024 yang kala itu berada di angka 4,13 juta ton. Sementara terhadap stok awal tahun 2025 telah meningkat 49,12% karena stok awal 2025 berada di 8,4 juta ton. (H-3)