JPPI: Kasus Keracunan MBG Capai 10.482

Liputan6.com, Jakarta Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup tapi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat.

Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan justru naik menjadi 1.833 anak. Lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak per minggu.

Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus 10.482 anak.

“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangan pers dikutip pada Selasa (7/10/2025).

Selain peningkatan jumlah korban, JPPI juga menemukan sejumlah fakta mengkhawatirkan sepanjang 29 September–3 Oktober 2025, yakni:

1. Kasus menyebar ke dua provinsi baru. Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak) kini tercatat sebagai wilayah baru dalam daftar korban keracunan MBG.
2. Lima provinsi dengan korban terbanyak pekan ini adalah Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).
3. Gelombang penolakan dari sekolah dan orangtua murid. Penolakan terhadap MBG bermunculan di berbagai daerah termasuk Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang.
4. Intimidasi SPPG terhadap masyarakat dan jurnalis. Sejumlah wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban mengalami tekanan, teror, hingga ancaman hukum karena bersuara soal kasus MBG.
5. Guru ikut jadi korban. Sejumlah guru yang bertugas mencicipi dan mengawasi makanan MBG juga mengalami keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan segera memanggil kepala program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Jawa Barat buntut kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan bersama pihak terk...

Menurut Ubaid, sederet temuan ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional.

“Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN (Badan Gizi Nasional) tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati,” ujarnya.

“JPPI menegaskan, keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak-anak Indonesia, JPPI menyampaikan lima tuntutan tegas kepada BGN:

1. Tutup seluruh dapur MBG (SPPG) secara nasional sampai audit program dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan partisipatif. Jika tidak semua dapur ditutup, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam.
2. Hapus kebijakan yang mewajibkan guru cicipi MBG. Kebijakan ini sangat merendahkan martabat profesi guru. Mereka mengemban misi mulia dalam pendidikan, bukan malah diberikan insentif murahan dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai “babu” MBG.
3. Berikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sadar membiarkan praktik berbahaya ini terus berlangsung. Peristiwa yang menimbulkan ribuan korban dan terjadi berulang kali tidak lagi dapat disebut sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembiaran dan pelanggaran tanggung jawab terhadap keselamatan anak.

“MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Janganlah jadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi,” pungkas Ubaid.