BPJPH Proses 7.500 Sertifikasi Halal untuk SPPG Penyedia MBG

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengatakan bahwa pihaknya tengah memroses 7.500 sertifikat halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis. 

“7.500 sedang kami proses dan kita proses sebisa kita pertama 5.000 dulu ya,” kata Haikal saat ditemui di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dia menjelaskan, setiap SPPG kini perlu mengantongi tiga sertifikat. “Ada tiga sertifikat nanti di MBG ya, ada kebersihan (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/SLHS), ada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ada sertifikasi halal, ya.”

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan tiga sertifikasi untuk mencegah keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). Penetapan ini diumumkan usai rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta pada Kamis, 2 September 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketiga sertifikat itu adalah standar minimum bagi SPPG.

"Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi," kata Budi dalam konferensi pers usai rakor.

Budi dan badan terkait sudah membahas bagaimana akselerasi penerbitan sertifikat agar prosesnya lebih cepat tapi kualitasnya tetap baik. Serta tidak ada biaya yang terlalu mahal.

Sertifikasi HACCP bertujuan memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara SLHS adalah untuk sertifikasi sumber daya manusianya.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), HACCP adalah sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan berbasis sains yang memonitor bahaya biologis, kimiawi, dan fisik di seluruh proses, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Selain sertifikasi, Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pengawasan eksternal. Pengawasan ini dilakukan seminggu sekali guna memperkuat pengawasan internal program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku. Tadi juga kita bahas bahwa kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh Badan Gizi Nasional," katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat pengawasan di tingkat penerima manfaat, dengan mendayagunakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Menurutnya, hal itu penting karena ada sekitar 450 ribu sekolah di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Seenggaknya begitu makan yang datang kan kita bisa ajarin, dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerja samakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada," katanya.

Sejak rakor pada Minggu, 28 September 2025 Budi sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kemudian pada Senin, ia mengumpulkan seluruh kepala daerah dan kepala dinas kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana cara membangun sistem pengawasan yang komprehensif.

“Nah tadi juga sudah setuju di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap hari. Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak itu dibicarakan.”

Kualitas bahan baku menjadi hal yang tak boleh luput dari perhatian, begitu pula kualitas air yang sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak.

“Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh BGN.”

Sementara, peran Kemenkes dan BPOM adalah melakukan pengawasan berlapis. Yakni pengawasan eksternal kepada para SPPG satu minggu sekali.

“Jadi nanti Kemenkes kemudian Kemendagri karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu,” kata Budi.